UNIT METROLOGI LEGAL (UML) TELAH ADA DI KOTA TULUNGAGUNG

27 March 2018 0 komentar admin BERITA

Alhamdulillah ……. Unit Metrologi Legal (UML) telah ada di kota kita tercinta ,

pelayanan publik di bidang kemetrologian semakin optimal

            Sebagai warga Tulungagung, kita patut bersyukur karena masyarakat lebih terjamin dalam kegiatan perdagangan khususnya dalam hal pengukuran, peninmangan maupun penakaran. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang cukup membanggakan yang diraih tahun ini. Kabupaten yang terkenal dengan kerajinan marmer dan onyx ini berhasil lolos dalam penilaian sebagai salah satu daerah tertib ukur (DTU). Bersama-sama dengan 11 kabupaten/ kota laian se-Indonesia, Kabupaten Tulungagung telah diresmikan unit metrologi legal (UML) oleh Menteri Merdagangan Enggartiasto Lukito, pada hari Jumat, 23 Maret 2018 di Bandung, Jawa Barat.

            Peresmian tersebut dikhususkan untuk 90 kabupaten/ kota di wilayah kerja Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I, II, III, dan IV untuk menjadi calaon daerah tertib ukur (DTU) dan propinsi tertib ukur (PTU) tahun 2018. Penandatanganan prasasti UML oleh Menteri Perdagangan, untuk kabupaten Tulungagung, disaksikan dan diserahkan kepada bupati Tulungagung yang dalam hal ini diwakili oleh kepala dinas perindustrian (Disperindag) Eko Sugiono.

Dalam sambutannya, Plt Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Sri Agustina mengatakan, masyarakat harus terlayani dengan baik. Sehingga untuk kebutuhan pelayanan tera / tera ulang harus segera dilaksanakn di daerah. Baik kabupaten maupun kota. “untuk itu, pelayanan tera / tera ulang harus lebih dimaksimalkan lagi”.

Hal senada diungkap menteri perdagangan Enggartiasto Lukita. Menurut dia , hingga 2017 lalu, telah terbentuk 32DTU atau sekitar 6 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan untuk pasar tertib ukur (PTU), ada 943 unit di 34 provinsi atau sekitar 9,8 persen dari total 9.559 unit pasar tradisional di Indonesia. “Pembentukan DTU dan PTU ini merupakan salah satu progam prioritas metreologi legal”.

Pria ramah ini pun memberikan apresiasi yang tertinggi atas partisipasi delapan daerah dalam pembentukan DTU2018. Diharapkan dapat menyelesaikan seluruh tahapannya dengan baik. Sebab jaminan kebenaran dalam hal penggunaan alat ukur; khususnya dalam transaksi perdagangan menjadi hal yang penting peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro. “Secara tidak langsung, dampak ekonomi proses pengukuran sangat berpengaruh terhadap produk dosmetik regional bruto (PDRB) setiap daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota”.

Diharapkan dengan ditandatanganinya unit metrologi legal oleh Menteri Perdagangan ini, maka daerah segera melaksanakan sendiri tera / tera ulang di daerah. Diharapkan daerah bisa memberikan pelayanan secara optimal terhadap kebutuhn tera / tera ulang pada alat ukur atau timbang yang digunakan masyarakat. “Dengan demikian, setiap kabupaten/kota dapat melakukan kegiatan pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan secara optimal”.

Sementara iu, Kepala Disperindag Eko Sugiono mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut sebab, sejak awal pihaknya memahami penggunaan alat ukur yang baik dan legal akan memberikan hasil pengukuran yang benat atau tepat. Sehingga masyarakat memperoleh barang / jasa yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tujuannya, untuk mendukung terwujudnya sistem metrologi legal nasioanal dan agar tercipta perdagangan yang jujur , adil, dan transparan. Selain itu, juga mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang, serta perlengkapannya. “ Ini untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, juga membangun kepedulian masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan. Karena sesuai yang diamanatkan UU nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah agar pelayanan publik di bidang kemetrologian semakin optimal”.

           

Komentar

* Kolom yang harus diisi

Komentar (0)