SOSIALISASI RANPERDA tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASAR

3 January 2020 0 komentar admin

SOSIALISASI RANPERDA tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASAR

Walaupun sudah di penghujung tahun, tetapi kegiatan sosialisasi ini tetap dilaksanakan mengingat pentingnya materi dimaksud. Dengan mengambil tempat di ruang pertemuan lantai 2 Gedung Bharata, dan diikuti oleh semua kepala upt dan koordinator pengelola pasar beserta 2 orang staf se Kabupaten Tulungagung, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019

Acara dibuka oleh Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tulungagung Dra. Imroatul Mufidah, M.Si terasa kurang waktunya karena begitu banyak permasalahan yang harus dibenahi dalam pengelolaan pasar rakyat ini. Dalam sambutanya menyampaikan latar belakang perubahan ranperda yaitu :

  • Adanya regulasi yang belum terakomodir pada perubahan pertama
  • Perlu adanya inovasi tata kelola pasar rakyat yang lebih professional dan akuntabel sesuai perkembangan jaman
  • Struktur dan besaran tarif sudah tidak sesuai dengan kondisi saai ini

 

Perubahan pokok pada perubahan kedua ini secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Pemungutan retribusi secara elektronik atau non tunai yang lebih dikenal dengan e-retribusi
  2. Pembiayaan revitalisasi dan pengelolaan pasar, yang mana pihak swasta dan/ atau pedagang diperbolehkan dengan pola kerjasama dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
  3. Pembinaan dan pengawasan kepada pengelola pasar, oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara teknis, administrative dan keuangan
  4. Penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi, agar sesuai dengan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lebih mudah dalam penghitungan besaran tarif
  5. Jangka waktu mulai berlakunya tarif retribusi, diberlakukan mulai bulan Juli 2020
  6. Sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda

 

Terdapat hal baru dalam sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda ini, yaitu adanya Daya Paksa Polisional yang didefinisikan sebagai Tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk menjamin kepatuhan atas norma-norma yang berupa perintah, kewajiban dan/ atau larangan yang diatur dalam Perda. Sedangkan bentuk tindakannya adalah :

  1. Penyegelan, terhadap kios yang sudah dicabut SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
  2. Pengosongan, terhadap kios yang hanya digunakan sebagi gudang bukan untuk berjualan
  3. Pembongkaran, terhadap bangunan tambahan yang menggangu ketertiban dan keindahan pasar

Komentar

* Kolom yang harus diisi

Komentar (0)